Bali: Siapa di balik aksi 'intimidasi' dan 'peretasan' terhadap diskusi aktivis PWF - ‘Watak otoriter Orba yang masih dipertontonkan‘ - BBC News Indonesia (2024)

Sumber gambar, YLBHI

22 Mei 2024

Aksi intimidasi oleh sebuah organisasi masyarakat terhadap acara PWF (The People’s Water Forum) yang digelar sejumlah aktivis di Bali dianggap sebagai bukti adanya upaya memberangus kebebasan berpendapat. Peristiwa ini terjadi saat mereka mengkritisi acara World Water Forum (WWF) yang disponsori pemerintah Indonesia dan lembaga internasional.

Kalangan aktivis lingkungan hingga kemanusiaan menyebut aksi pembungkaman pada Senin (20/05) itu menunjukkan bahwa "pola-pola otoriter Orba yang berkuasa 32 tahun" masih terjadi hingga kini.

“Ini sebagai penanda bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari reformasi ketika kebebasan sipil orang kembali lagi direnggut,” kata Zainal Arifin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Untuk itulah, Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia mendesak polisi segera mengusut aksi intimidasi dan pembubaran itu.

“Jika intimidasi tidak pernah diusut akan menimbulkan efek gentar. Orang-orang jadi takut protes, takut bersuara lantang ke pemerintah dan kebijakan negara, ini bisa mempengaruhi kebebasan sipil,” katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai pandangan aktivis yang menyebut pembubaran itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menjawab, “Intinya Polda Bali tidak mengetahui ada kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut dan juga rencana pihak-pihak yang melarang atau menghentikan kegiatan tersebut."

BBC News Indonesia telah menghubungi Kantor Staf Presiden (KSP) terkait dengan hal ini, namun belum ada tanggapan hingga berita ini tayang.

Sebelumnya, sekelompok orang yang disebut berasal dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) diduga melakukan tindakan intimidasi hingga pembubaran acara kegiatan The People’s Water Forum (PWF) di salah satu hotel di Denpasar, Bali, pada Senin (20/05) lalu.

Dalam sebuah video yang diunggah YLBHI di akun Instagramnya terlihat sekelompok orang memakai penutup masker dan helm masuk ke lokasi acara PWF. Mereka juga menurunkan poster dan spanduk di dalam gedung secara paksa.

PWF adalah agenda masyarakat sipil dari berbagai negara yang dilakukan untuk merespon agenda World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelah pemerintah Indonesia dan dunia internasional yang tengah berlangsung di Bali.

Acara PWF yang direncanakan dari 20-23 Mei 2024 ini sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

‘Tamparan keras’

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri mengatakan pembubaran acara PWF di Bali merupakan tamparan keras untuk pemerintah Indonesia.

“Harusnya pemerintah Indonesia malu karena Indonesia itu kan anggota Dewan HAM PBB. Masa anggota Dewan HAM, ada forum masyarakat sipil dibubarkan, dan dibiarkan,” kata Nurina dalam konferensi pers daring bertajuk ‘Respon atas Pembubaran Agenda People's Water Forum (PWF) Bali’, Selasa (21/05).

Dia menambahkan kejadian itu juga menambah catatan buruk perjalanan reformasi Indonesia yang kini telah menginjak usia 26 tahun.

“Hari ini seharusnya kita merayakan 26 tahun reformasi tapi justru berkabung atas intimidasi terhadap kerja-kerja pembela HAM dan lingkungan,” ujarnya.

Hari Reformasi Nasional diperingati setiap tanggal 21 Mei, yang bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto dan berakhirnya rezim Orba pada 21 Mei 1998.

Sumber gambar, YLBHI

Nurina mencatat setidaknya terdapat tiga target pembungkaman kebebasan berekspresi yang kini terjadi.

Pertama ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kritis, lalu mereka yang punya pandangan politik berbeda, dan terakhir adalah mereka yang melakukan protes saat diselenggarakannya forum-forum internasional.

“Jika intimidasi terhadap kerja pembela HAM tidak pernah diusut oleh aparat negara maka akan menimbulkan efek gentar. Orang-orang jadi takut protes, takut bersuara lantang ke pemerintah dan kebijakan negara, ini bisa mempengaruhi kebebasan sipil,” ujar Nurina.

Zainal Arifin dari YLBHI mengatakan walaupun Indonesia telah melewati 26 tahun reformasi, watak-watak otoritarian Orba masih terus dipertontonkan dan dijalankan, salah satunya melalui aksi-aksi pembungkaman.

“Kejadian ini mengingatkan kita bahwa selama 10 tahun kita dipimpin oleh rezim orang jahat, karena hanya orang jahat yang berusaha membungkam suara-suara yang kritis dan risih dengan suara kritis.“

Delapan orang mengalami peretasan

Selain intimidasi, Nenden Sekar Arum dari Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet mengatakan lembaganya menerima aduan bahwa ada sekitar delapan orang - baik yang terlibat maupun tidak dalam kepanitiaan PWF - mengalami peretasan.

“Bentuknya seperti upaya pengambilalihan akun untuk Whatsapp dan personal akun lainnya,” kata Nenden.

Peretasan dan serangan digital lainnya, tambahnya, selalu terjadi kepada kelompok masyarakat yang kritis terhadap suatu kebijakan atau peristiwa di Indonesia.

“Peretasan ini tidak hanya melanggar hak atas privasi individu, tapi juga serangan ini berdampak pada kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul yang menjadi fundamental demokrasi,” ujarnya.

Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi mengatakan ”hingga saat ini, lokasi acara PWF masih dikepung ormas. Handphone milik enam orang panitia penyelenggara diretas dan warga dalam posisi takut.”

Pola pembungkaman 'mengerahkan ormas'

Manager Pengkampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Fanny Tri Jambore mengatakan aksi pembungkaman dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM dan lingkungan di forum internasional bukan kali pertama terjadi.

Tidak hanya di level internasional, pola ini juga terjadi di tingkat nasional hingga daerah, ujarnya.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, menurut catatan Walhi, terdapat 827 kejadian seperti kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi yang dialami aktivis lingkungan dan “angka ini sangat tinggi dan belum selesai jika rezim masih melakukan praktek yang sama," kata Jambore.

Zainal dari YLBHI menjelaskan, salah satu pola yang kerap dilakukan adalah dengan mengerahkan kelompok ormas atau kelompok vigilante (main hakim sendiri) untuk melakukan pembubaran paksa.

"Pembiaran aksi ini menegaskan bahwa negara berada di balik semua itu. Tanpa dilakukan tindakan serius oleh negara maka patut diduga keras bahwa sangat mungkin tindakan-tindakan kekerasan dan pembungkaman ini juga didalangi oleh negara."

"Seharusnya aparat keamanan memastikan hak konstitusional warga dijamin, ketika ada serangan, negara harus hadir melakukan pengamanan,” ujar Zainal.

Sumber gambar, Getty Images

Zainal mengatakan, pola pembungkaman yang sama juga terjadi saat gelaran acara KTT G20 di Bali tahun 2022.

Saat itu, YLBHI mendapat intimidasi dari sekelompok orang yang mengaku sebagai pecalang atau polisi adat Bali, ketika diskusi internal mereka di Sanur dibubarkan secara paksa.

Intimidasi dari Satpol PP dan polisi juga dirasakan mahasiswa yang berdemonstrasi menentang KTT G20 di Bali dan sejumlah kota lain.

Selain itu, menurut Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) sebagai koordinator jaringan PWF di Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, pola intimidasi ke acara kritis masyarakat sipil juga dengan menekan pihak penyedia tempat acara.

“Sejak 2013 tidak ada lagi aksi tandingan yang diperbolehkan untuk bersikap kritis terhadap negara. Pada 2018, di acara tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (WB-IMF) di Bali, aksi doa bersama secara massal di Renon, dibubarkan aparat kepolisian,” dikutip dari pernyataan PWF.

Baca juga:

Sumber gambar, KontraS

Terus terjadi aksi-aksi pembungkaman, seperti yang dialami PWF, menurut Sekar Banjaran Aji dari Greenpeace Indonesia, menunjukkan bahwa negara telah gagal melindungi warganya yang ingin menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Padahal, katanya, suara-suara itu bertujuan untuk memperjuangkan keadilan iklim bagi Bumi yang disebut tengah ‘mendidih’.

"Jangan sampai Forum Air Dunia yang harus menyelesaikan masalah krisis air malah gagal mengakomodasi aspirasi rakyat soal pengelolaan air dan hanya menyisakan air mata bagi rakyat," kata Sekar.

Bagaimana kronologi pembubaran PWF?

People’s Water Forum yang merupakan organisasi tandingan World Water Forum (WWF) diduga mengalami intimidasi dan pembubaran paksa yang dilakukan oleh sekelompok orang dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di sebuah hotel di Denpasar, Bali, Senin sore (20/05).

Dituding tidak mematuhi imbauan Gubernur Bali untuk ikut mensukseskan WWF, acara diskusi yang rencananya akan dilangsungkan pada 20-23 Mei ini dihentikan paksa oleh PGN.

“Awalnya sekitar 10 orang masuk ke ruangan tempat kami berdiskusi dan dengan nada keras minta kami untuk tidak melanjutkan,” ujar aktivis Forum Peduli Bali yang juga panitia PWF, I Nyoman Mardika kepada wartawan Ade Mardiyati yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (21/05).

“Kemudian mereka pergi tapi tidak sampai 10 menit kemudian mereka kembali lagi dan membawa lebih banyak orang sampai kurang lebih 50 orang, berteriak-teriak dan mengambil beberapa properti kami seperti baliho dan poster-poster People’s Water Forum.”

Mardika juga mengaku sebelumnya mengalami intimidasi oleh intel dari beragam instansi keamanan selama berhari-hari.

“Mereka menghubungi saya lewat telepon namun sebagian besar datang ke rumah saya. Saya sebenarnya sudah terbiasa dengan hal seperti ini, tetapi karena (mereka datang) hampir setiap hari ya privacy saya juga terganggu,” ujarnya.

“Ancaman secara fisik tidak ada, tapi saya diminta tidak melakukan kegiatan dalam momentum World Water Forum hingga acara ini selesai.”

Apa latar belakang PWF, mengapa 'dibungkam'?

Mardika mengatakan latar belakang diadakannya kegiatan diskusi People’s Water Forum adalah untuk menyikapi beberapa hal yang dianggap krusial terutama masalah hak atas air yang berkeadilan.

“Karena bagi kami, tidak boleh ada yang hegemoni dengan sumber-sumber kehidupan, terutama air, di seluruh dunia,” ujarnya. “Dalam budaya Bali, kami sangat mensucikan air karena merupakan sumber kehidupan dan dalam kepercayaan kami air merupakan representasi Tuhan.”

“Secara prinsipil, persoalan terbesarnya adalah sumber daya air menjadi hegemoni negara dan korporat atau perusahaan-perusahaan dengan modal besar,” ujarnya.

“Seringkali kami sebagai rakyat tidak diajak bicara mengenai hal ini.”

Melalui People’s Water Forum, Mardika berharap dapat mengedukasi pemerintah Indonesia dan internasional serta masyarakat agar dapat mengerti hak-hak dasar atas air yang berkeadilan.

Mardika juga mengkritik minimnya informasi yang diberikan kepada publik tentang apa yang sebenarnya dibahas oleh WWF.

“Yang diberitakan hanya misalnya tentang hibah atau acara kunjungan ke Tirta Empul. Sedangkan hal-hal yang substansial tidak dibeberkan kepada publik sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu seperti kami saja yang harus mencari tahu,” ujarnya.

Forum ini menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dengan tujuan mencari solusi baru bagi masa depan pembangunan terkait air yang adil, setara dan berkelanjutan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan yang dihubungi secara terpisah mengatakan pihaknya tidak mengetahui tentang adanya kegiatan People’s Water Forum maupun aksi pihak-pihak yang melarang atau menghentikan kegiatan tersebut.

“Sampai sekarang juga tidak ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Jansen meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak membesar-besarkan isu yang berkembang.

“Situasi dan kondisi di Bali sangat kondusif dan dinamika kegiatan masyarakat seluruhnya dapat berlangsung dengan baik terutama pada gelaran 10th World Water Forum 2024. Semua ini juga merupakan dukungan dari masyarakat Bali.”

Mengapa sekelompok ormas menolak PWF?

Sumber gambar, Rizki Setyo Samudero/detikBali

Salah satu anggota ormas Patrot Garuda Nusantara (PGN), Pariyadi mengatakan alasan pembubaran acara Forum Air untuk Rakyat merujuk pada Peraturan Gubernur Bali.

"Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi.

Selain itu, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menolak pelaksanaan PWF yang dimaksudkan untuk menandingi acara resmi WWF.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, (21/05) Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan bahwa kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata Gus Yadi dari aliansi itu.

Yadi mengatakan kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali.

Bagaimana sikap Jokowi di KTT WWF?

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024

Saat membuka KTT WWF ke-10 pada Senin (20/05), Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hanya 1% dari air di Bumi yang dapat diakses untuk konsumsi manusia.

Jokowi pun mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan air yang efektif di tengah proyeksi kekeringan yang akan mempengaruhi 500 juta petani kecil pada tahun 2050.

“Tanpa air, tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya berharga,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi berharap forum yang bertema “Air bagi Kemakmuran Bersama” dapat menjadi platform penting untuk dialog dan kerja sama internasional, dengan fokus pada penghindaran persaingan, pemerataan, kerja sama inklusif, dan mendukung perdamaian serta kemakmuran bersama melalui air.

“Ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci, yaitu kolaborasi,” tegas Presiden Jokowi.

“Air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, air dapat menjadi sumber bencana,” tutupnya.

Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi juga memaparkan upaya Indonesia dalam memperkuat infrastruktur airnya selama dekade terakhir, termasuk pembangunan 42 bendungan, 1,18 juta hektare irigasi, 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektare jaringan irigasi.